Dpr Ri Komisi Vii
Wir verwenden Cookies und Daten, um
Wenn Sie „Alle akzeptieren“ auswählen, verwenden wir Cookies und Daten auch, um
Wenn Sie „Alle ablehnen“ auswählen, verwenden wir Cookies nicht für diese zusätzlichen Zwecke.
Nicht personalisierte Inhalte und Werbung werden u. a. von Inhalten, die Sie sich gerade ansehen, und Ihrem Standort beeinflusst (welche Werbung Sie sehen, basiert auf Ihrem ungefähren Standort). Personalisierte Inhalte und Werbung können auch Videoempfehlungen, eine individuelle YouTube-Startseite und individuelle Werbung enthalten, die auf früheren Aktivitäten wie auf YouTube angesehenen Videos und Suchanfragen auf YouTube beruhen. Sofern relevant, verwenden wir Cookies und Daten außerdem, um Inhalte und Werbung altersgerecht zu gestalten.
Wählen Sie „Weitere Optionen“ aus, um sich zusätzliche Informationen anzusehen, einschließlich Details zum Verwalten Ihrer Datenschutzeinstellungen. Sie können auch jederzeit g.co/privacytools besuchen.
Senin, 23 November 2009 - Dibaca 4390 kali
JAKARTA. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dewan Energi Nasional (DEN) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang berlangsung kemarin sore, Senin (23/11) menghasilkan empat rekomendasi untuk dilaksanakan DEN. Rapat yang diperpanjang hingga dua jam dari waktu yang sudah dijadwalkan tersebut dihadiri Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris DEN.Selain meminta DEN untuk menyampaikan langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis listrik dan energi, Komisi VII juga meminta DEN menyampaikan progress pelaksanaan tugas-tugas yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta meminta agar kebijakan pengembangan PLTN dapat dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari strategi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya energi. Rekomendasi keempat, Komisi VII meminta DEN segera menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penanggulangan krisis listrik dan darurat energi yang sedang berlangsung."Pengembangan PLTN dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)", ujar pimpinan sidang RDP, Teuku Riefki Harsa.Ketua Harian DEN, Darwin Zahedy Saleh dalam closing remark-nya menyatakan, rekomendasi yang dikeluarkan Komisi VII DPR RI adalah sebuah rangkuman yang sangat berfungsi dalam memperkuat kinerja DEN. Khusus mengenai rekomendasi keempat Ketua Harian DEN mengatakan, rekomendasi tersebut akan sangat memperkuat langkah DEN memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek yang membutuhkan penyelesaian segera kepada institusi-institusi yang berfungsi sebagai offtaker seperti PLN.
